MAHFUDISME - Akhir-akhir ini di Kalimantan Selatan,
khususnya di Banjarmasin dan Banjarbaru, muncul spanduk penolakan deklarasi
tagas #2019GantiPresiden. Bukan hanya spanduk, penolakan tagar tersebut juga
dilakukan dengan “demo-demoan” di Kapolda Kalsel beberapa waktu lalu. Dengan
kejadian spanduk dan demo-demoan tersebut, maka, latahlah mereka di medsos
untuk dijadikan omelan yang gurih.
Yang nolak deklarasi tagar bilang “Kami tidak
mau Banua kami yang damai ini gaduh gara-gara deklarasi tagar
#2019GantiPresiden. Yang jelas deklarasi tersebut memuat unsur politik”
Begitulah teriak-teriaknya.
Sementara yang tidak setuju terhadap orang
yang menolak tagar itu bilang “Menolak terhadap deklarasi tersebut juga
merupakan pembungkaman terhadap demokrasi kita. Itu tidak benar. Bukankah itu
juga bagian dari suara rakyat, meski pun ada unsur politisnya?” beliau gak mau
kalah.
Sementara yang gagal memahami bahasa tagar
#2019GantiPresiden dengan gagahnya bilang “Kalau tahun 2019 ganti presiden,
lantas diganti dengan sistem kerajaan, begitu? Coba anda simak dengan seksama
bahasa tagar itu. Bisa jadi sistem presiden bukan hanya di ganti dengan sistem kerajaan,
tapi dengan sistem khilafah. Nauzdubillah, berarti HTI menang tahun 2019”
begitulah kira-kira kaum yang coba menafsirkan dari sudut pandang
linguistiknya. Hahha..
Jawaban-jawaban diatas saya dapat dari
status kawan di facebook yang mengintruksikan “pencopotan sepanduk penolakan
tagar #2019GantiPresiden”. Dalam komentar itu juga banyak yang mengiyakan
intruksi itu, dan bahkan ada yang mengaku sudah 3 kali mencopot spanduk itu dan
sekarang ada di rumahnya, katanya.
Diatas adalah contoh kecil soal tagar itu.
Jika di bandingkan dengan di Surabaya, Riau dan daerah-daerah lainnya bukan
hanya nolak tagar pakai spanduk, tapi juga aksi. Misalnya Ahmad Dhani yang
hotelnya di kepung orang.. haha… Neno Warisman juga mengalami hal yang sama
yaitu mobilnya diberhentikan massa yang konon katanya menolak tagar. Begitu
juga Ratna Surampaet yang juga mengalami hal yang sama karena mau deklarasi
tagar tersebut.
Secara kesat mata kita bisa melihat, bahwa
dibalik tagar maupun dibalik orang yang menolak tagar ada yang memanfaatkan
segelintir orang yang mengatas namakan, misalnya, “Kami warga Banua”, yang
artinya seluruh masyarakat Kalimantan Selatan. Begitu juga dengan orang-orang
yang mau deklarasi tagar itu juga punya kepentingan supaya mempengaruhi
simpatisan yang hadir diacaranya.
Pokoknya ya begitulah, yang deklarasi dan
yang nolak sama-sama bikin pusing dan berpotensi memperbanyak sampah-sampah argument
di medsos. Bahkan tahun 2014 lalu, saya memblokir akun facebook guru tulis saya
karena beda pilihan.. haha.. Murid durhaka. Tapi dengan kejadian-kejadian 5
tahun lalu, harusnya kita banyak belajar, jangan hanya karena urusan presiden
kita bermusuhan, apalagi jotos-jotosan. Kita sebagai rakyat yang tingkat status
hidupnya tidak sepadan dengan elit-elit diatas itu, haruslah pintar-pintar
mulai dari sekarang, bahwa segila-gilanya kita karena pro A atau B, kita secara
tiba-tiba tidak bakalan di minta jadi menteri karena sudah mendukung garis
keras.
Pasca pemilihan presiden, tetep saja yang
tiap harinya makan iwak samu ya iwak samu yang dimakan, tidak mungkin karena kalian pendukung
garis keras, tiba-tiba setelah pilpres anda alergi iwak samu dan saban hari wajib makan paham ayam.
Jadi tak usahlah kita diusik
perkara-perkara tidak penting itu, dan yang paling penting, jika intruksi
seperti diatas semakin hari semakin banyak yang mengaminkan, maka yang untung
dan yang bakalan cepat bergerak adalah mahasiswa “Yang untung ya kami,
sandarannya sudah jelas distatus itu, jadi, semakin banyak sepanduk penolakan
tagar itu, semakin nyaman tempat tidur kami, lobang-lobang yang biasanya tempat
keluar masuk nyamuk bakalan habis karena spanduk itu menjadi alas tidur kami.
Intinya kami setuju dengan intruksi itu”
Penulis: Moh Mahfud
Editor: MAHFUDISME
0 Komentar